BANDA ACEH – DPP PDI Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional (Rakenras) V Partai di Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024. Acara Rakernas yang akan dihadiri 4.858 peserta itu tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menurutnya, yang diundang ke dalam Rakernas V PDIP hanya mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum. Mrnurutnya, Rakernas V PDIP diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan.
“Itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Terlebih juga hal itu, lanjut Hasto, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024. Hal itu yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V, yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.
“Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
“Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” pungkasnya.
