BANDA ACEH -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang akhirnya memutukan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat mendampingi ibunya yang sempat ketakutan karena didatangi orang tak dikenal berpakaian seragam aparat dan membawa kamera.
“Yang jelas hari ini saya balik ke Pontianak untuk menanyakan beberapa hal kepada ibu, apakah ibu terguncang? Apakah ibu memerlukan dari segi keamanan dan sebagaimananya?,” ujarnya Melki, Jumat 10 November 2023.
Sebelumnya Melki mengaku orang tak dikenal berseragam mendatangi kediamannya di Pontianak menemui ibunya. Kabar ini didapat ketika Melki menghubungi ibunya.
“Saya langsung menelepon ibu, ibu pun bilang ada yang ke rumah gitu, berseragam tentara mengaku dari Babinsa dan satu orang menggunakan pakaian seperti sipil tapi membawa kamera.
Langsung bertanya ‘ini rumah melki? Melki tu kapan biasa jadwal pulang? Ada gak kebiasaan? Ibu kegiatan sehariannya apa? Dia paling malam pulang jam berapa?’,” ungkap Melki.
Melki menyebut aparat terus menggali identitasnya dari ibu. Melki menyebut itu bagian dari intimdasi dan menyebarkan rasa takut di keluarganya sehingga berharap ibunya meminta ia menghentikan aktivitasnya.
“Untung Ibu kemudian bilang ‘udah gak apa, lanjut aja terus’,” ujarnya. Setelah kerap menggelar aksi bersama rekan rekan mahasiswa, Melki memang kerap mengalami intimidasi dan represi dari aparat negara.
“Pokoknya setiap BEM mau bikin diskusi saya selalu di telepon sama temen-temen Polda Metro Jaya, ditelpon temen-temen Polres, ditelpon Baintelkam dan Bareskrim mabes polri, Disuruh apakah diskusinya bisa dibatalkan, disuruh apakah diskusinya bisa online saja, dan bisa nggak dialihkan jadi ini jadi itu,” kata Melki, Rabu (7/11/2023).
Melki selalu menolak permintaan aparat. “Boleh dialihkan, boleh diubah menjadi online, tapi artinya jadi acara baru dan perlawanan baru, tapi acara hari ini tetap jalan,” kata Melki. Kiprah kritis Melki sebagai aktivis mahasiswa terekam panjang.
Ia misalnya tak hanya lantang menggelar aksi, tapi juga menantang bakal calon presiden 2024 untuk berdebat di kampus UI.
Hal itu sebagai respon atas putusan MK yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Melki pun alergi pada caleg caleg yang semata meraih suara rakyat dengan titel dan jabatan.
Melki mengkritisi seniornya Manik Marganamahendra yang maju menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD DKI dari Partai Perindo. Manik diketahui merupakan Ketua BEM UI 2019 yang menjabat hingga 2020.
Yang paling diingat publik adalah saat Melki meminta Rektor UI Ari Kuncoro mundur jika tidak menurunkan biaya pendidikan.
Tuntutan itu menyusul keluhan sejumlah mahasiswa baru yang masuk melaui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP 2023. Mereka mengeluhkan soal uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai memberatkan.
“Menurunkan biaya pendidikan atau Pak Ari Kuncoro yang turun. Tinggal pilih,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang usai menggelar aksi simbolik di Lapangan Rotunda, Kampus UI Depok, Senin, 26 Juni 2023.
Terakhir sikap tegas Melki soal gugatan usia capres dan cawapres di MK. Dia beserta mahasiwa lain turut memberikan pernyataannya terkait putusan MK mengenai permohonan uji materiil pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Bagi Melki, itu wilayah DPR bukan wilayah MK.
Belakangan kita tahu, putusan 90 itu menjadi jalan bagi anak Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 maju Pilpres 2024 sebagai bacawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Meskipun Anwar Usman dinyatakan langgar etik berat, MKMK tak bisa menindaklanjuti perihal keabsahan putusan MK nomor 90 itu.
Melki Sedek Huang adalah Ketua BEM UI (Universitas Indonesia) periode 2023. Ia merupakan laki-laki kelahiran Pontianak tahun 2000, di mana kini usianya diperkirakan 23 tahun.
Saat ini Melki tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum UI, jurusan Adminstrasi Hukum yang fokus pada Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum pidana dan Hukum Administrasi.
