BANDA ACEH – YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kasus-kasus tidak transparan dalam pembangunan yang menimbulkan korupsi di Tanah Air. Kasus rasuah dalam pembangunan yang digaungkan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) meningkat pada 2023.
“(Maka itu), pemerintahan Jokowi di 2023 ini semakin menunjukkan gejala korupsi pembangunan yang masif,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Jumat, (8/12).
YLBHI mencatat ada enam menteri dan satu wakil menteri terjerat korupsi di era Jokowi. Terakhir yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy.
“Wamenkumham itu korupsi berhubungan dengan jejaring atau alisansi bisnis yang merugikan masyarakat,” ujar Isnur.
Menurut Isnur, perbuatan Wamenkumham adalah fakta adanya praktik pembangunan di lapangan yang berkecimpung dalam berbagai bentuk pelanggaran. Maka itu, kata dia, wajar angka indeks persepsi korupsi turun di angka 34.
“Jadi, ini kembali ke situasi 14 tahun yang lalu sekitar 2005-2006. Jadi upaya tiap tahun untuk menaikkan indeks korupsi tapi jeblok gara-gara pemerintahannya semakin tidak peduli, semakin mentoleransi dan bahkan melegitimasi praktek-praktek korupsi dalam pembangunan dan melibatkan lingkar ini dari kekuasaan,” tutur Isnur.
