BANDA ACEH -Belum seminggu bekerja sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memastikan persoalan minyak goreng (migor) curah tak akan ditanganinya, akan tetapi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Apa yang disampaikan Zulhas saat melakukan sidak pasar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat kemarin (17/6), dianggap sebagai gambaran ketidaktepatan reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan, jabatan menteri perdagangan merupakan pos yang erat kaitannya perbaikan sejumlah persoalan yang belakangan disorot publik, utamanya soal stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat seperti migor.
Jika pun Zulhas menyerahkan tanggung jawab mengurusi stabilitas harga migor kepada Luhut, bukan tidak mungkin publik menganggap reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini hanya sekadar bagi-bagi jabatan, karena figur yang dipilih tak mampu menyelesaikan persoalan yang ada.
“Sangat kental aroma politik dibandingkan dengan tujuan ekonomi,” ujar Huda saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/6).
Selain itu, Huda juga melihat ketidaksesuaian antara latar belakang Zulkifli Hasan dengan jabatan yang dia terima dari Jokowi.
“Rekam jejak Pak Zulhas (sapaan akrab Zulkifli Hasan) dalam bidang perdagangan atau ekonomi belum terbukti,” tuturnya.
Sepengetahuan Huda, Zulhas cuma pernah menjabat sebagai menteri yang tak berkaitan langsung dengan persoalan perdagangan. Itu pun ada dugaan dirinya tersangkut masalah hukum soal alih fungsi hutan tahun 2014 lalu.
“Beliau dulunya kan mengurus Kehutanan (Menteri Kehutanan) dan jadi masalah juga ketika banyak produsen CPO (crude palm oil) besar membuka lahan,” paparnya.
Dari pengalaman kerja terdahulu yang dimiliki Zulhas tersebut, Huda sangsi masalah migor bisa diselesaikan oleh Ketum PAN ini.
“Jadi kita mungkin akan melihat konflik kepentingan yang lebih besar. Ketika seseorang sudah pernah membantu mafia minyak goreng, mana mungkin dia akan membereskan masalah minyak goreng dengan berpihak ke masyarakat,” tandasnya.